Tantangan dan solusi dalam menegakkan hak asasi di Lapas Pemuda Tangerang merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas. Sebagai lembaga pemasyarakatan, Lapas Pemuda Tangerang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak-hak asasi para narapidana yang ada di dalamnya.

Salah satu tantangan utama dalam menegakkan hak asasi di Lapas Pemuda Tangerang adalah kelebihan jumlah narapidana dibandingkan dengan kapasitas lapas itu sendiri. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah overkapasitas yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi hidup para narapidana. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, Lapas Pemuda Tangerang pada saat ini memiliki tingkat hunian yang mencapai 200% dari kapasitasnya.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, overkapasitas dalam lapas dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. “Para narapidana memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang layak dan manusiawi. Overkapasitas dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kekurangan pangan, dan kesehatan yang buruk bagi para narapidana,” ujar Prof. Harkristuti.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas Lapas Pemuda Tangerang melalui pembangunan fasilitas baru atau dengan melakukan program pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Menurut Kepala Lapas Pemuda Tangerang, Bapak Suryanto, pihaknya sedang merencanakan untuk memperluas fasilitas lapas guna mengurangi tekanan overkapasitas yang saat ini terjadi.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan bagi para narapidana juga merupakan solusi yang perlu diperhatikan. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LPHAM), Bapak Ahmad Syamsudin, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada narapidana dapat membantu mereka untuk bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani hukuman di Lapas Pemuda Tangerang.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan Lapas Pemuda Tangerang dapat menjadi lembaga pemasyarakatan yang mampu menegakkan hak asasi para narapidana dengan baik. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas, perlu bekerja sama untuk mendukung upaya-upaya tersebut demi terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.